Terobosan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

Ahad, 27 Maret 2011

Menjelang pemerintahannya menginjak satu tahun, Februari nanti, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo, menjelaskan berbagai kebijakan yang diambilnya terkait program kerakyatan. Sektor pendidikan, khususnya pengentasan buta huruf, menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Termasuk, menggarap kalangan santri yang melek huruf Arab, tapi buta huruf latin.

Lebih detail, apa saja kebijakan yang telah dikeluarkan pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo itu? Kepada wartawan Republika, Erik Purnama Putra, pria kelahiran Madiun, 60 tahun lalu, ini menjelaskan kebijakan pemerintahannya dalam keharmonisan hubungan dengan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Kebijakan apa yang Anda anggap paling penting dalam membangun Jatim?

Sebagai kepala daerah, tugas saya adalah membangun Jatim. Pembangunan daerah tak bisa dilepaskan dari faktor pendidikan. Mengingat, potensi kekayaan Jatim itu tergambar dari wajah pendidikannya sebagai modal pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Karena itu, akan mudah membangun Jatim jika masyarakatnya berpendidikan tinggi.

Sayangnya, saat ini secara umum tingkat pendidikan masyarakat Jatim masih rendah. Masalah utamanya adalah banyaknya masyarakat dalam kelompok wajib pendidikan (anak usia sekolah), malah termasuk ke dalam golongan buta huruf. Masalah itu yang menjadi prioritas untuk segera ditangani.

Apa definisi buta huruf yang Anda maksud?

Secara umum, mereka itu sebenarnya tak termasuk buta huruf dalam artian tak bisa membaca. Tapi, mereka hanya bisa bahasa dan menulis, bahkan dalam huruf Arab gundul sekalipun. Masalahnya, dalam aturan Unesco, salah satu badan PBB yang menaungi masalah pendidikan, menetapkan aturan bahwa yang dinamakan melek huruf itu jika seseorang dapat berbahasa latin dan bahasa nasional alias mampu menulis huruf latin dan berbahasa Indonesia. Sehingga, berdasar kategori itu, mereka termasuk kelompok buta huruf.

Langkah apa yang Anda ambil untuk menanganinya?

Memasukkan kelompok anak buta huruf ke dalam Madrasah Diniyah Salafiyah, lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Mengapa harus begitu? Karena jumlah kelompok buta huruf yang termasuk dalam tingkat SD hingga SMP berjumlah 968 ribu, sangat tak mungkin dimasukkan ke dalam sekolah umum. Karena mereka background-nya agama, jalan satu-satunya adalah mengentaskan status mereka dengan memasukkannya ke Madrasah Diniyah Salafiyah.

Bagaimana agar mereka yang termasuk buta huruf itu dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah formal?

Mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan formal diwajibkan ikut paket A, B, atau C bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi (PT). Harus diakui, mereka tak bisa melanjutkan pendidikan ke kampus keagamaan (IAIN) di seluruh Indonesia. Tapi, karena bisa berbahasa Arab, mereka dapat melanjutkan pendidikan ke Maroko, Mesir, Syiria, dan berbagai negara Timur Tengah lainnya. Itulah lucunya pendidikan kita.

Saat ini, apa hambatan yang membuat Madrasah Diniyah Salafiyah belum dapat sejajar dengan sekolah formal?

Masalahnya cukup rumit. Ranah pendidikan Madrasah Diniyah Salafiyah itu termasuk dalam wilayah kerja Kementerian Agama (Kemenag), sementara Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tak bisa mengurusi masalah itu sebab bukan wewenangnya. Oleh karena itu, di tingkat nasional, kami mengkritik kebijakan itu, yang seharusnya pendidikan itu modelnya satu atap atau di bawah satu departemen saja.

Bagaimana agar Madrasah Diniyah Salafiyah kedudukannya dapat sejajar dengan sekolah umum?

Kami akan membuat kebijakan yang harus diterapkan Madrasah Salafiyah Diniyah dengan memasukkan empat mata pelajaran di madrasah yang sebelumnya tak pernah diajarkan kepada siswa. Yakni, Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Dengan begitu, lulusan Madrasah Diniyah Salafiyah Ula (setingkat SD), Diniyah Salaiyah Wustho (setingkat SMP), dan Diniyah Salafiyah Wustho (setingkat SMA) nantinya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal sebab ijazahnya diakui pemerintah (Kemdiknas). Patokan kami adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Kebijakan apa selanjutnya?

Jika masalah empat mata pelajaran itu beres, langkah selanjutnya memberikan pendidikan kepada guru hingga mereka berkualifikasi sarjana. Karena, Pemerintah Provinsi Jatim sangat gusar melihat realita bahwa ustaz banyak yang tak memperoleh pendidikan formal. Sehingga, kami akhirnya berinisiatif mengambil alih masalah di lapangan tanpa menunggu Kemenag. Salah satu kebijakannya adalah menyekolahkan para ustaz (guru) di madrasah yang berjumlah 4 ribu hingga memperolah gelar sarjana, sesuai kurikulum pendidikan nasional. Kebijakan yang sudah berjalan tiga tahun itu dikerjakan Pemprov Jatim, tapi di bawah koordinasi IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Mengapa Anda berani mengambil kebijakan itu?

Karena kami prihatin, ustaz yang menjadi ujung tombak pendidikan agar kualitas Madrasah Diniyah Salafiyah meningkat, malah mayoritas belum mendapat gelar sarjana melalui jenjang pendidikan formal, seperti aturan yang diterapkan Kemdiknas. Maka itu, akhirnya sejak tiga tahun lalu, sebelum pemerintah pusat melaksanakan kebijakan itu sekarang, kami mulai mengirim para ustaz agar menempuh jenjang PT hingga meraih gelar Sl. Jika Madrasah Diniyah Salafiyah telah menerapkan kurikulum baru yang mencakup penambahan empat mata pelajaran baru, dan gurunya sudah bergelar sarjana, nantinya lulusan madrasah itu akan sejajar dengan sekolah formal. Bahkan, alumni memiliki keunggulan sebab dapat berbahasa Arab.

Berapa anggaran Pemprov Jatim untuk membiayai program itu?

Tahun 2010, anggaran untuk membiayai program ustaz bergelar sarjana itu sebesar Rp 499 miliar. Nantinya, anggaran itu digunakan untuk membiayai pengajar sebesar Rp 300 ribu per bulan dengan total beban santri yang diajar sebanyak 30 orang. Sehingga, jika ada tiga guru yang mengajar masing-masing 10 santri, gajinya dibagi menjadi Rp 100 ribu per ustaz.

Sedangkan, murid setingkat SD diberi uang biaya operasional sekolah (BOS) Rp 12 ribu per bulan dan Rp 22 ribu untuk tingkat SMP. Kepedulian itu akan kami tingkatkan secara berkelanjutan agar tenaga pengajar di madrasah Diniyah Salafiyah tak hanya dibayar dengan pahala atau bahkan kambing semata. Sehingga, dengan merestrukturisasi program pendidikan di sektor madrasah, ke depannya diharapkan kelompok buta aksara di Jatim dapat turun dengan cepat.

Terobosan apalagi yang Anda lakukan di bidang pendidikan?

Di Jatim bagian timur (Tapal Kuda) dibangun lima SMK rintisan berstandar internasional berbasis local wisdom (kearifan lokal). Kami juga memperbaiki 152 sekolah kejuruan yang saat ini statusnya kurang berkualitas. Pasalnya, banyak sekolah kejuruan yang alat peraga untu praktik siswa kondisinya sangat mengenaskan, sebab mesin motor atau jahitnya itu keluaran tahun 80-an. Begitu pula, dengan komputer praktik, yang merupakan generasi pertama, sehingga siswa yang praktik akhirnya ketinggalan zaman.

Maka itu, setelah melakukan rebuilding fisik, langkah Pemprov Jatim selanjutnya adalah membeli berbagai alat agar siswa dapat praktik di sekolah secara memadai. Hal itu agar siswa lulus sekolah nantinya bisa menerapkan ilmunya di dunia kerja.

Selain itu, apalagi?

Di bawah pemerintahan saya, tak ada proyek mercusuar. Tapi, lebih pada fokus mengatasi masalah kemiskinan,pengurangan pengangguran, dan yang utama adalah peningkatan kualitas pendidikan.Untuk program yang mendesak dilakukan adalah merombak struktur jumlah sekolah kejuruan dengan umum yang pada 2004 persentasenya 70 persen SMA dan 30 persen SMK. Maka, untuk membuat formasi ideal, nantinya perbandingan jumlah SMK dan SMA adalah 70 persen berbanding 30 persen.

Namun, kondisi itu perlu juga melibatkan rektor di setiap perguruan tinggi (PT). Itu agar lulusan SMK nantinya ekuivalen dan dapat diterima jika berkeinginan melanjutkan ke PT. Karena paradigma umum yang berkembang sekarang menyebutkan bahwa lulusan SMA bisa langsung melanjutkan ke PT, sementara SMK sangat sulit. Nah, pola pikir kultural seperti itu yang perlu digunting agar bisa dikanalisasi.

Apa target yang diharapkan dari model pendidikan seperti itu?

Saya ingin pada 2013, kami berhasil merealisasikan kampanye penghentian pengiriman TKI ke luar negeri. Sebagai gantinya, nanti TKI yang dikirim adalah tenaga terampil. Sehingga, ke depannya dalam setiap jenjang pendidikan harus ada standardisasi, misalnya tenaga perawat. Mengingat jika berhasil, tenaga perawat standar yang nantinya dikirim kualifikasnya sesuai standar internasional agar mampu menggantikan posisi Filipina.

Apa yang Anda harapkan dari kebijakan pemerintah pusat terkait pendidikan?

Kami hanya ingin satu permintaan. Sebaiknya manajemen pendidikan itu satu saja yang menangani, jangan dua seperti sekarang, Kemdiknas ngurus masalah pendidikan sendiri, begitu pula Kemenag. Harapan saya, Kemenag tak lagi mengurusi pendidikan, dan serahkan semuanya kepada Kemdiknas agar dikelola satu departemen saja. Karena jika terjadi masalah di sekolah di bawah naungan Kemenag, akan sulit sekali menanganinya karena tak termasuk bagian wewenang pemerintah daerah.

Apa hubungan pendidikan dengan pengentasan kemiskinan?

Pembangunan itu tak akan berjalan jika masyarakatnya tak memperoleh pendidzikan tinggi. Pendidikan itu merupakan sarana investasi jangka panjang guna meningkatkan pendapatan per kapita rendah di wilayah Jatim bagian Timur dan Madura. Karena berdasar pengalaman, masyarakat yang pendidikannya rendah sulit sekali diberi inovasi, yang sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Kebijakan terbaru apa yang Anda luncurkan terkait pengentasan kemiskinan?

Sekarang, kami membuat program baru, Rumah Tangga Miskin (RTM) by name and by addres hingga menjangkau tiap desa. Itu adalah bentuk program pembangunan wilayah berdasar identifikasi masalah yang terjadi di masyarakat, seperti buta aksara, peternakan, atau pertanian. Metodenya, jika di daerah mengalami masalah peternakan atau pertanian, akan ada bantuan dari Pemprov Jatim untuk mengatasai masalah itu.Dengan konsep itu, nanti program pengentasan kemiskinan bisa jalan tepat sasaran, sebab pemerintah tak lagi kesulitan dalam memberi bantuan warga miskin. Sehingga, diharapkan dalam jangka empat tahun jumlah warga miskin berkurang dengan menyelesaikan dulu masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

Bagaimana sebenarnya keadaan ekonomi Jatim tahun lalu?

Jatim mencatat pertumbuhan sekitar 4,9 persen, dan inflasinya antara 3 hingga 4. Kondisi itu merupakan keadaan ekonomi paling ideal sesuai rumus ekonomi makro. Memang inflasi di Jatim lebih tinggi dibanding nasional yang hanya sekitar 2,8 persen. Tapi, dengan inflasi rendah, itu menandakan daya beli masyarakat itu rendah. Mengingat inflasi di Jatim cukup tinggi, hal itu menandakan ekonomi Jatim bergairah.

Apa rahasia keharmonisan Pakde dengan Gus Ipul, sehingga bulan madunya langgeng hingga sekarang?

Yang pertama, saya sadar penuh dipilih langsung oleh rakyat karena berpasangan dengan Gus Ipul. Sebab, jika saya sendirian, pasti sekarang saya tak bisa jadi gubernur.Dalam bekerja, kita .berdua punya market sendiri-sendiri, saya senang bekerja-di bidang ekonomi terkait kalkulasi statistik dan menghitung angka-angka. Sementara, dia (Gus Ipul) bekerja di bagian lain yang sesuai proporsinya. Jadi, kami merupakan pasangan cocok sebab semua berjalan pada koridor masing-masing dan saling melengkapi.

Yang kedua, saya harus membangun kesadaran terus-menerus bahwa sendiri itu tak baik. Karena itu, saya menganggap Gus Ipul itu sebagai istri saya. Sehingga, kebersamaan yang tercipta di antara kami berdua membuat kami terbuka saling memahami agar tak terjadi konflik di belakang.Yang ketiga, saya senang dengan Gus Ipul, sebab orangnya sangat egaliter, enteng (easy going), solidarity maker, dan wawasannya sangat baik sekali dalam pemerintahan maupun hubungan kami berdua.

Maksudnya...?

Gus Ipul tak pernah memiliki pandangan bahwa ia memosisikan diri sebagai gubernur, dan saya juga mencoba memahaminya. Karena idealnya memang sebagai wakil gubernur, tak boleh berpikiran sebagai gubernur. Di luar itu, kami harus bersikap realistis sebab terikat kontrak selama lima tahun. Kalau ada di antara kami yang ingin pisah, harus berpatokan pada kesepakatan awal. Sehingga, jika ada yang berkeinginan maju sebagai gubernur pada pemilihan periode 2014, wajib menaati kontrak (kebersamaan) hingga setahun sebelum masa pemerintahan berakhir. Dan, hingga sekarang kami bisa memegang teguh aturan itu. Jadi, saya bersyukur kepada Allah diberi pasangan yang sangat saya suka dan cocok untuk diajak bekerja sama. Sehingga, satu tahun pemerintahan berjalan, perasaan saya kepada Gus Ipul meningkat daripada dulu saat awal dilantik. ed subroto

tulisan ini dimuat Republika, Rabu, 27 Januari 2010 (Republika)